Jakarta, Amadanews.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan, pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, dapat menjadi salah satu opsi pengetatan fiskal untuk menjaga kondisi keuangan negara.
Menurut Herman, pemerintah memang perlu menyiapkan berbagai langkah antisipasi di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik di Timur Tengah, akibat penyerangan Iran oleh AS dan Amerika Serikat.
“Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR,” ujar Herman, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (16/3/2026). Namun, Anggota Komisi VI DPR I itu menegaskan bahwa pengetatan anggaran harus diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama dalam melindungi daya beli masyarakat.
Pemerintah, lanjut Herman, memiliki berbagai pilihan kebijakan dalam merespons dampak ekonomi global. Untuk itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan langkah terbaik.
“Oleh karena itu kami serahkan kepada presiden untuk melahirkan skenario terbaik dalam mengantisipasi dampak akibat konflik di timur tengah,” katanya. (R).
