Jakarta, Amadanews.com – Presiden RI Prabowo Subianto memastikan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran akibat dampak konflik Timur Tengah.
Pernyataan ini disampaikan Presiden dalam forum diskusi meja bundar dengan sejumlah wartawan dan pakar di rumah pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 17 Maret 2026. Dalam sesi wawancara, Prabowo menjawab, pemerintah akan melanjutkan MBG di tengah situasi krisis Asia Barat.
“Jangan ke arah, ‘Oke ada krisis, nanti kita hentikan MBG’. Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat,” ujar Prabowo dikutip dari video wawancara yang dibagikan Sekretariat Presiden pada Ahad, 22 Maret 2026.
“Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya, 2029 kita lihat,” tutur Prabowo.
Menurut Prabowo, pembiayaan untuk MBG berasal dari hasil efisiensi anggaran. “Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” kata dia.
Prabowo hakulyakin program yang menjadi janji kampanye itu berjalan baik. Progaram itu, kata dia, mendapat pujian dari Rockefeller Institute di Amerika Serikat. Prabowo berujar, Rockefeller menyatakan MBG sebagai investasi terbaik.
Namun Prabowo bukan tak mengakui bahwa di program MBG banyak problem dalam pelaksanaannya. Pemerintah, ujar dia, menutup seribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur penyedia MBG yang bermasalah.
Pendapat ahli ekonomi
Pemangkasan dana MBG dianggap opsi paling mudah di tengah rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran kementerian/lembaga untuk menghindari risiko defisit APBN.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Didin Damanhuri, menyatakan anggaran MBG yang tahun ini dialokasikan Rp 335 triliun sebaiknya fokus pada daerah stunting dan gizi buruk. Berdasarkan hitungannya, dengan realokasi anggaran tersebut, kemungkinan MBG hanya akan menghabiskan dana sekitar Rp 40-50 triliun.
“Jadi anggaran lainnya bisa menghindari defisit, membiayai kenaikan harga minyak, membiayai bantuan sosial dan berbagai keperluan pembangunan,” ujarnya.
Sementara ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli juga menyarankan langkah serupa. “Semua rating agency, banyak ekonom berkomentar, seharusnya potong MBG saja, itu paling gampang dan paling mudah,” ucapnya.
Rakor lintas Kementerian dan Lembaga (K/L)
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak akan memangkas menggeser atau memangkas program unggulan pemerintah seperti Makan Berigizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
“Nggak dong (dipotong), kita lebih memilih untuk kurangi belanja-belanja yang tidak efektif lah atau kurang berdampak itu yang direalokasi agar program yang produktif, berdampak dan membantu meringankan beban masyarakat itu yang diutamakan,” tuturnya.
Pemerintah pada Selasa kemarin (24/3/2026) telah melakukan rapat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Rapat ini membahas mengenai rencana penyesuaian kembali pasokan energi di tengah krisis Timur Tengah dan beberapa kebijakan ekonomi.
“Dalam pertemuan tersebut, berbagai pandangan strategis disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan,” tulis akun Instagram Sekretariat Kabinet, dikutip Rabu (25/3/2026). *(R/A)*
