Jakarta, Amadanews.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan dukungannya terhadap transparansi Polri dalam menindak oknum anggota yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, Polri saat ini menjadi institusi negara yang paling responsif dan terbuka dalam memberikan sanksi dibandingkan lembaga lain.
Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam seminar bertajuk “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi” di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026). Ia menilai percepatan reformasi Polri merupakan tuntutan wajar seiring dengan semakin terbukanya ruang demokrasi.
“Integritas adalah tantangan di setiap lembaga negara. Oknum pasti ada, tapi yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap pelanggaran. Polri adalah institusi yang melakukan respons terbaik terhadap oknumnya,” ujar Habiburokhman.
Politikus Gerindra itu menilai transparansi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi bukti bahwa pelanggaran yang terjadi merupakan tindakan individu, bukan kebijakan institusi. Ia membandingkan dengan lembaga lain yang sanksinya sulit dipantau publik.
“Kalau di Polri, pelanggaran sedikit saja bisa langsung PTDH, dan itu dilakukan secara terbuka. Transparansi adalah cara terbaik menunjukkan kepada rakyat bahwa institusi tidak melindungi pelanggaran,” tegasnya.
Habiburokhman juga memastikan Komisi III DPR RI akan terus mendorong penegakan hukum yang transparan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia mengapresiasi langkah Polri yang selalu cepat menindaklanjuti temuan maupun kesimpulan dari DPR.
“Rakyat akhirnya bisa melihat bagaimana tegasnya Polri menyikapi oknum yang melanggar. Respons cepat dan terbuka ini yang akan terus kami dorong,” pungkasnya. *(R/A)*.
