Jakarta, Amadanews.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menilai banyak pihak yang keliru memahami cara Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola ekonomi nasional. Menurutnya, langkah yang ditempuh Presiden sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa, khususnya dalam penguasaan sumber daya alam (SDA) oleh negara demi kemakmuran rakyat.
Dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertema “Negara dan Hari Buruh” pada Jumat (1/5/2026) malam, Fahri menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan utama pengelolaan SDA. “Sumber daya alam itu bukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran pribadi, tetapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ini yang sering diingatkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Fahri menekankan, pengelolaan SDA oleh negara merupakan kesepakatan para pendiri bangsa. Jika SDA dikuasai segelintir orang, hal itu akan menimbulkan ketimpangan sosial. Karena itu, negara harus hadir mengontrol dan mendistribusikan hasil SDA secara adil, termasuk untuk mendukung sistem jaminan sosial yang komprehensif sesuai amanat konstitusi.
Ia menambahkan, struktur pendapatan negara saat ini masih didominasi sektor SDA. Pendanaan dari sektor tersebut digunakan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berteknologi tinggi. “Presiden Prabowo tengah berupaya menciptakan SDM berkualitas. Pendanaan untuk itu bersumber dari pengelolaan SDA sesuai mandat Pasal 33 UUD,” jelasnya.
Fahri juga menilai Presiden Prabowo memiliki kepedulian lebih dibandingkan pemimpin sebelumnya dalam meningkatkan pelayanan sosial. Ia mengusulkan agar sistem jaminan sosial yang kini terpecah-pecah, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, maupun berbagai program kartu bantuan, disatukan secara komprehensif. Menurutnya, langkah Presiden mengeluarkan Inpres DTSEN pada 4 Februari 2025 serta pembahasan UU Satu Data di DPR merupakan upaya nyata menuju integrasi sistem tersebut.
“Dengan UU Satu Data, seluruh warga negara akan terdata dengan baik, sehingga penyelenggaraan sistem jaminan sosial bisa lebih massif,” kata Fahri. Ia menegaskan, keadilan sosial sebagaimana sila ke-5 Pancasila harus diwujudkan melalui perlindungan, peningkatan kesejahteraan umum, dan pencerdasan kehidupan bangsa.
Lebih lanjut, Fahri menyebut Presiden Prabowo tengah memperkuat kelas menengah melalui industrialisasi dan hilirisasi besar-besaran, tidak hanya di sektor mineral dan tambang, tetapi juga pangan dan hortikultura. Pusat-pusat industrialisasi ini nantinya akan menjangkau desa dan kecamatan, sehingga ekonomi rakyat bergerak lebih massif. “Permintaan komoditas dari Indonesia sangat besar. Ini peluang untuk mempekerjakan lebih banyak masyarakat dan menciptakan kelas menengah yang kuat,” tegasnya.
Menurut Fahri, keberhasilan strategi tersebut bergantung pada penghentian kebocoran pengelolaan SDA dan pemberantasan korupsi. Dana yang dihasilkan akan digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui sistem jaminan sosial terpadu. “Jurang kemiskinan ekstrem harus diakhiri dengan cara sistematis dan komprehensif,” ujarnya.
Fahri optimistis, dengan langkah yang ditempuh saat ini, Indonesia akan menjadi bangsa yang mencerminkan keadilan politik, sosial, ekonomi, dan hukum. “Kita sedang berada pada jalur formasi penyelenggaraan Indonesia sebagai negara kuat. Mewujudkan impian dan cita-cita yang terpatri dalam Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.
