Amadanews.com – BPJS Kesehatan menyatakan adanya potensi gagal bayar pada Juli 2027 akibat tingginya tekanan pembayaran layanan kesehatan yang melebihi pendapatan. Kondisi ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Kamis (6/8/2026).
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina, S.E.,M.BA menegaskan, informasi tersebut tidak boleh menimbulkan kepanikan, melainkan menjadi momentum perbaikan. “Potensi gagal bayar BPJS Kesehatan perlu ditangani serius oleh pemerintah. Informasi ini harus dijadikan dasar untuk segera mengambil langkah antisipatif agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
BPJS Kesehatan saat ini mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Dari sekitar 2 juta klaim senilai Rp16 triliun per bulan, iuran yang diterima hanya Rp14 triliun. Rasio klaim mencapai 108,72 persen. Bila tidak ada intervensi, BPJS Kesehatan diperkirakan bisa gagal bayar kurang dari setahun ke depan.
Vita meminta pemerintah segera memastikan kecukupan likuiditas agar pembayaran klaim kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan tetap berjalan tepat waktu. “Jangan sampai rumah sakit mengalami keterlambatan pembayaran yang berdampak pada mutu pelayanan dan akses masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi terhadap pembayaran layanan JKN. Perbaikan yang diperlukan meliputi validasi data kepesertaan, penguatan dukungan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peningkatan kepatuhan pembayaran iuran, pengawasan untuk mencegah potensi kecurangan (fraud), serta pengendalian biaya layanan kesehatan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
“Ke depan, pemerintah juga perlu memperkuat upaya promotif dan preventif agar beban pembiayaan penyakit dapat ditekan. Keberlanjutan JKN tidak bisa hanya mengandalkan penambahan penerimaan, tetapi harus didukung tata kelola yang efisien, akuntabel, dan berbasis data,” pungkas Vita.
DPR RI memastikan akan membersamai pemerintah dalam mencari solusi komprehensif agar persoalan ini segera teratasi. *(Red)*
