Amadanews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemanfaatan publikasi statistik perumahan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menekan backlog perumahan. Menurutnya, data terukur dari BPS dapat menjadi pijakan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan serta mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Backlog perumahan merupakan kesenjangan antara kebutuhan kepemilikan dan kelayakan rumah dengan ketersediaan unit layak huni. Secara umum, backlog terbagi dua kategori: backlog 1, yaitu keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri, dan backlog 2, yaitu keluarga yang memiliki rumah tetapi kondisinya tidak layak huni.
Dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta, Kamis (13/8/2026), Mendagri menyampaikan bahwa angka backlog menunjukkan tren penurunan. “Backlog masyarakat yang tidak punya rumah berkurang dibanding sebelumnya. Begitu juga masyarakat yang punya rumah tapi tidak layak, jumlahnya menurun,” ujarnya.
Mendagri menegaskan, Presiden memberikan perhatian serius terhadap persoalan perumahan rakyat. Kemendagri mendukung langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mewujudkan program tiga juta rumah, termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah juga telah memperluas definisi MBR untuk memperbesar cakupan penerima manfaat.
Selain mendorong peran pemerintah daerah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Mendagri menilai keterlibatan sektor swasta penting dalam mempercepat penyediaan hunian. “Ke depan, kami akan terus mendukung langkah Menteri PKP dalam mengintensifkan pembangunan rumah bagi masyarakat yang tidak punya rumah, termasuk program bedah rumah,” terangnya.
Ia menambahkan, penanganan sektor perumahan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga berdampak pada indikator pembangunan lain. Perbaikan perumahan diyakini dapat menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho*(r/a)*
