Amadanews.com – Sejumlah elemen masyarakat Kota Gunungsitoli menyoroti dugaan ketidakadilan dalam penerapan dan penegakan sejumlah peraturan pemerintah daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gunungsitoli. Mereka menilai penegakan aturan terkesan tidak berjalan secara proporsional dan memunculkan persepsi “tumpul ke atas, tajam ke bawah”.
Pernyataan tersebut disampaikan perwakilan elemen masyarakat kepada sejumlah awak media di Kota Gunungsitoli, Sabtu (3/10/2026).
Sorotan itu mengemuka menyusul penanganan pembangunan rumah milik seorang janda berinisial RL di Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli. Pembangunan rumah tersebut disebut belum memiliki dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga mendapat perhatian dan surat dari Torotodo Zega, S.E, Kasatpol PP Kota Gunungsitoli.
Menurut informasi yang dihimpun, RL sebelumnya telah mendatangi instansi terkait untuk berkonsultasi mengenai pengurusan perizinan. Bahkan, ia disebut telah berkoordinasi dengan petugas perizinan dan diarahkan untuk tetap melanjutkan pembangunan sembari menyelesaikan proses administrasi yang diperlukan.
Di sisi lain, masyarakat menilai masih terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang belum memperoleh penanganan serupa. Beberapa di antaranya adalah aktivitas reklamasi dan penimbunan pantai yang diduga tidak mengantongi izin, serta pembangunan di kawasan sepadan sungai dan sepadan pantai di wilayah Kota Gunungsitoli yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang dan perizinan bangunan.
Menurut mereka, apabila penegakan aturan dilakukan secara konsisten, maka seluruh dugaan pelanggaran tersebut seharusnya mendapatkan perhatian dan penindakan yang sama tanpa memandang siapa pelakunya.
Masyarakat menilai ketimpangan ini bertentangan dengan regulasi yang berlaku, mulai dari Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 16 Tahun 2023, Perda Rencana Tata Ruang 2011–2031, Perda No. 04 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, serta Peraturan Walikota terkait SOP Satpol PP dan sanksi administratif.
Perwakilan Organisasi Masyarakat PELITA PRABU DPC Kota Gunungsitoli, Happy A. Zalukhu, meminta Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk memastikan proses pelayanan perizinan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dapat diakses masyarakat secara mudah dan transparan.
Ia juga berharap penegakan peraturan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, sesuai semangat Sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Jangan dipersulit, harus ada keadilan. Pemerintah harus menjadi bagian dari solusi. Jika aturan ditegakkan, maka harus berlaku sama untuk semua dan tidak boleh membedakan siapa yang dihadapi,” tegas Happy.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut serta menyelaraskan penerapan aturan agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan yang berbeda dalam penegakan hukum dan peraturan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Walikota Sowaa Laoli maupun Kasatpol PP Torotodo Zega belum memperoleh tanggapan. Masyarakat berharap pemerintah kota segera merespons dan menyelaraskan penerapan aturan agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif. *(Tim)*
