Amadanews.com – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2016-2019, Prof. Dr. Drs. H. Muhadjir Effendy, M.A.P menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Mendikbud dirinya tidak pernah menangani secara langsung urusan penyetaraan ijazah luar negeri. Pernyataan tersebut disampaikan Muhadjir di tengah polemik surat keterangan penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi perhatian publik dan masih bergulir dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, kewenangan penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri berada di tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), bukan di tangan menteri, dikutip KompasTV Sabtu (3/10/2026).
“Berdasarkan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, urusan penyetaraan ijazah luar negeri tidak sampai ke menteri. Urusannya sudah dilimpahkan ke dirjen,” ujar Muhadjir.
Ia menjelaskan, aturan tersebut telah ditetapkan sebelum dirinya menjabat sebagai Mendikbud. Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 diketahui ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Mohammad Nuh.
Polemik terkait surat keterangan penyetaraan ijazah setara SMA/SMK milik Gibran Rakabuming Raka yang menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut diajukan oleh Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya yang mempersoalkan proses penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan tersebut.
Berdasarkan informasi yang terungkap dalam persidangan MK, perkara tersebut telah memasuki tahap pembuktian. Dalam sidang terakhir, majelis hakim mendengarkan keterangan dari perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan KBRI Australia.
Para pemohon menilai penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran berlangsung terlalu cepat dan meminta Mahkamah Konstitusi menilai kembali pemenuhan syarat pendidikan yang bersangkutan. Sementara itu, proses persidangan masih berlangsung dan menunggu putusan MK. *(Red)*
