Amadanews.com– Pemanfaatan lahan yang dikenal sebagai aset eks PJKA di kawasan Batang Arau, Kota Padang, untuk lapak berjualan menjadi sorotan masyarakat. Warga mempertanyakan transparansi penempatan pedagang serta kejelasan dasar hukum alih fungsi lahan yang sebelumnya digunakan sebagai area parkir umum dan ruang penghijauan taman, Selasa (13/10/2026).
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, sejumlah warung kini berdiri di lokasi yang sebelumnya difungsikan sebagai fasilitas publik. Perubahan fungsi lahan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat karena dinilai dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai kepada warga sekitar.
Sejumlah warga mengaku tidak pernah menerima informasi resmi terkait proses penataan kawasan, mekanisme pemilihan pedagang, maupun dokumen legalitas yang menjadi dasar pemanfaatan lahan tersebut. Kondisi itu memicu ketidakpuasan, terutama karena keberadaan lapak-lapak baru dinilai belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat.
Keterangan dari warga menjadi dasar bagi awak media untuk melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai status hukum lahan dan legalitas pemanfaatannya. Kejelasan kepemilikan serta kewenangan pengelolaan kawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasalnya, penyebutan lokasi sebagai “lahan PJKA” memerlukan penegasan resmi melalui dokumen pertanahan maupun konfirmasi dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pengelola aset negara. Selain itu, apabila penataan lapak tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata, maka masyarakat juga berhak mengetahui payung hukum, mekanisme penetapan pedagang, serta sistem pengawasan yang diterapkan.
Persoalan ini turut memunculkan pertanyaan terkait kemungkinan adanya biaya sewa, retribusi, atau bentuk pungutan lainnya kepada para pedagang. Dasar hukum pemungutan serta instansi yang berwenang mengelola penerimaan tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan informasi, awak media telah mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Kota Padang guna meminta klarifikasi kepada pihak terkait, khususnya Kepala Bidang Destinasi. Namun, hingga saat ditemui, pejabat yang berwenang belum memberikan keterangan maupun jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh di kantor dinas, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang sedang berada di Jakarta. Belum adanya penjelasan resmi dari instansi terkait semakin menimbulkan pertanyaan publik mengenai regulasi dan mekanisme penataan lapak di kawasan strategis wisata tersebut.
Menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.
Sebagai penegak Perda, Satpol PP menyatakan siap menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk potensi penggunaan atau alih fungsi fasilitas umum tanpa izin dari pihak yang berwenang.
Pihak Satpol PP juga memastikan akan melakukan koordinasi serta pengecekan di lapangan guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran administrasi maupun pendirian bangunan tanpa izin di atas lahan negara, langkah penertiban akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait status dan legalitas pemanfaatan lahan tersebut. Media juga tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Dinas Pariwisata Kota Padang maupun pihak terkait lainnya guna memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang dan akurat. *(AM/EC)*
