Amadanews.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas guna mengevaluasi progres penanganan pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025. Rapat yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus langkah antisipasi terhadap potensi bencana susulan di tiga provinsi tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mengatakan Presiden ingin memastikan seluruh agenda pemulihan berjalan sesuai target setelah satu tahun penanganan dilakukan.
Menurut Tito, bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak sangat luas, mencakup 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan di tiga provinsi. Bencana tersebut menyebabkan lebih dari 2,1 juta warga mengungsi serta menimbulkan kerusakan pada lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 rumah ibadah, hingga ribuan ruas jalan dan jembatan.
“Bagi saya pribadi, ini adalah salah satu bencana dengan dampak terluas yang pernah saya alami. Tiga provinsi terdampak dan mengakibatkan lebih dari 2,1 juta orang mengungsi,” ujar Tito Karnavian kepada wartawan usai rapat.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah terdampak. Bantuan tersebut terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan transfer ke daerah sekitar Rp10,64 triliun, dan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sekitar Rp1,4 triliun.
Tito mengingatkan pemerintah daerah agar memanfaatkan dukungan anggaran tersebut secara maksimal demi mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Pemerintah juga telah menyusun Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi hingga tahun 2028 yang mencakup 11.520 kegiatan di berbagai sektor. Program tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sungai, sekolah, rumah warga, serta pemulihan sektor pertanian dan perikanan.
Menurut Tito, total kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun ke depan mencapai sekitar Rp100,67 triliun.
“Seluruh kebutuhan itu merupakan hasil rekapitulasi usulan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang kemudian disusun oleh Bappenas menjadi 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Di sektor pelayanan dasar, proses pemulihan menunjukkan perkembangan positif. Seluruh 87 rumah sakit yang terdampak kini telah kembali beroperasi. Sementara dari 4.922 sekolah yang terdampak bencana, sebanyak 4.823 sekolah telah kembali menggunakan gedung asalnya, sedangkan 99 sekolah lainnya masih memanfaatkan ruang belajar darurat.
Selain itu, seluruh jalan nasional dan jembatan nasional di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali berfungsi 100 persen. Adapun perbaikan infrastruktur daerah masih terus dilanjutkan secara bertahap.
Pada sektor perumahan, pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit. Pemerintah saat ini juga mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui berbagai skema, mulai dari pembangunan di lokasi asal, pembangunan mandiri, hingga pengembangan kawasan permukiman komunal.
Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut serta ingin memastikan seluruh program berjalan efektif meskipun menghadapi tantangan luasnya wilayah terdampak.
“Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Tidak mudah karena wilayah terdampak sangat luas, mencakup 53 kabupaten/kota,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan secara bertahap hingga tahun 2028, sehingga kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah terdampak dapat pulih sepenuhnya. *(r/a)*
