Amadanews.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengusulkan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden RI setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Partai Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengisian jabatan tersebut kepada mekanisme konstitusional.
AHY menyampaikan, keputusan Partai Demokrat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Menurut AHY, banyak pertanyaan disampaikan kepada pihaknya mengenai sikap Partai Demokrat, menyusul keputusan Gibran untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Pertama: Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
AHY menjelaskan, Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memiliki kewenangan memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Merujuk ketentuan tersebut, Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
AHY juga menegaskan, pihaknya menghormati kewenangan MPR dalam menentukan sosok yang nantinya akan mengisi posisi tersebut.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” tegasnya.
AHY menyebut, sikap politik Demokrat tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui video call pada Jumat pagi.
“Sikap ini, sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY.
AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi politik tetap kondusif di tengah dinamika yang terjadi.
Dia meminta semua pihak memberikan kesempatan agar tahapan konstitusional terkait pengisian jabatan wakil presiden dapat berlangsung sebagaimana mestinya.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, AHY juga mengingatkan agar dinamika politik di tingkat elite tidak sampai menghambat jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
Menurut dia, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas di tengah perubahan politik yang sedang berlangsung.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” pungkasnya. *(Sumber JP)*
