Amadanews.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemberian Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, SH., M.Kn., dan Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Erwin Purba, SH., di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Selasa (17/11/2026).
Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi berbagai persoalan hukum yang berpotensi dihadapi pemerintah daerah, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Menurut Wesly, Pemko Pematangsiantar memandang penting menjalin sinergi dengan Kejari Pematangsiantar untuk memperoleh bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara.
“Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi serta membangun komunikasi yang semakin baik antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, khususnya dalam penanganan permasalahan hukum keperdataan dan tata usaha negara,” ujarnya.
Wesly berharap nota kesepakatan tersebut dapat menjadi pedoman bersama dalam menyamakan persepsi dan langkah penyelesaian berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan implementasi kerja sama tersebut membutuhkan komitmen seluruh pihak agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Erwin Purba, menjelaskan bahwa nota kesepakatan yang sebelumnya telah berakhir pada Agustus 2026 kini kembali diperbaharui sebagai bentuk keberlanjutan kerja sama kedua institusi.
Ia menilai penandatanganan kesepakatan tersebut memiliki makna penting karena menegaskan hubungan kemitraan antara Pemko Pematangsiantar dan Kejari Pematangsiantar dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan setiap permasalahan yang dipercayakan kepada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Semoga hasilnya dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak,” kata Erwin.
Erwin menjelaskan, kejaksaan memiliki fungsi dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara yang memungkinkan bertindak di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara dan pemerintah. Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum memerlukan surat kuasa khusus dari pihak yang berkepentingan.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan transparan antara pemerintah daerah dan kejaksaan agar solusi terbaik terhadap setiap permasalahan hukum dapat ditemukan secara efektif.
“Jangan ragu menyampaikan permasalahan hukum. Kami akan berupaya menyelesaikannya dengan pendekatan yang memberikan solusi terbaik bagi semua pihak,” ujarnya.
Erwin turut mengapresiasi komitmen Pemko Pematangsiantar dalam menjalin kerja sama dengan Kejari Pematangsiantar dan berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus berjalan secara konsisten demi tercapainya tujuan bersama.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Pematangsiantar, Hendra TP Simamora, SSTP., M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, kerja sama juga menjadi bagian dari penguatan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), pendampingan hukum, pencegahan permasalahan hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta pengamanan aset dan kepentingan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kejari Pematangsiantar melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Dr. Muhammad Kenan Lubis, SH., MH., turut memaparkan secara singkat mengenai tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar sebagai simbol penguatan kemitraan kedua lembaga.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang, SSTP., M.Si., para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pematangsiantar, serta jajaran Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. *(s)*












