Medan, AmadaNews- Forum Strategis Penyelarasan Persepsi dan Penguatan Komitmen Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara menghasilkan tujuh komitmen bersama sebagai langkah konkret memperkuat sinergi pembangunan daerah.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution optimistis, komitmen tersebut menjadi fondasi kuat untuk membangun Sumut yang lebih baik, efektif, dan berkelanjutan. Optimisme tersebut disampaikan Bobby Nasution pada penutupan forum yang digelar di Aula Mes Pora-Pora Tengku Rizal Nurdin Parapat, Minggu malam (11/1/2026).
“Dengan tujuh komitmen yang dihasilkan forum ini , saya optimistis kita bisa melangkah lebih solid. Pembangunan tidak bisa dilakukan secara sendiri- sendiri, tetapi harus melalui kolaborasi dan sinergi seluruh OPD,” kata Bobby Nasution di hadapan seluruh pimpinan OPD Pemprov Sumut yang hadir.
Menurutnya, visi dan misi pembangunan tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata sehari-hari yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. “Saya ingin komitmen ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan, dievaluasi, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Utara,” tegas Bobby.
Adapun tujuh komitmen bersama tersebut meliputi:
“Pertama, menyelaraskan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan OPD dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian Visi dan Misi, RPJMD Provinsi Sumut Tahun 2025–2029, RKPD Tahun 2026, Program Prioritas, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Proyek Strategis Daerah, serta Pemulihan Pascabencana yang ditetapkan oleh Gubernur Sumut”.
“Kedua, memimpin langsung pengendalian kinerja organisasi dan bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, capaian hasil, serta pengendalian risiko, termasuk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, tanpa melemparkan tanggung jawab kepada aspek teknis, atau pihak lainnya”.
“Ketiga, menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang operasional, terukur, dan berorientasi hasil serta dampak nyata bagi masyarakat, dengan memastikan setiap kegiatan memiliki indikator kinerja, manfaat yang jelas dan terukur”.
“Keempat, menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko secara substantif, bukan formalitas, dengan menghentikan, merevisi, atau mengalihkan kegiatan bermasalah, serta mengintegrasikan prinsip pembangunan kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Kelima, menjaga disiplin anggaran, kualitas pelaksanaan kegiatan, serta integritas dalam pengadaan barang dan jasa”.
“Keenam, mengelola kinerja OPD berbasis outcome dan dampak, dengan fokus pada pemulihan layanan dasar, sosial, ekonomi, dan infrastruktur, serta menyusun rencana perbaikan tertulis apabila indikator kinerja tidak tercapai”.
“Ketujuh, memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas OPD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pemulihan pascabencana dan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sumut”.
Melalui forum ini, Bobby berharap seluruh OPD dapat bergerak bersama, saling mendukung, dan berorientasi pada hasil, sehingga tujuan pembangunan Sumut dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. (y).
