Amadanews.com — Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menyatakan dukungan terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, asosiasi mendesak pemerintah agar tidak menggantung nasib para investor dan pelaku usaha yang telah menanamkan modal besar.
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menilai evaluasi dan moratorium memang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola program MBG secara menyeluruh.
“Kami menyetujui evaluasi dan moratorium dengan harapan agar selama masa transisi ini, BGN benar-benar melakukan pembenahan yang positif, akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya, Minggu (21/06/2026).
Meski demikian, Rivai mengingatkan agar kebijakan moratorium tidak dijalankan tanpa batas waktu yang jelas. Menurutnya, banyak mitra MBG telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun fasilitas, membeli peralatan, hingga merekrut tenaga kerja.
“Moratorium tidak boleh dilakukan tanpa skema mitigasi bagi pelaku usaha yang sudah menanamkan modal,” tegasnya.
APPMBGI juga meminta agar evaluasi yang dilakukan BGN tidak hanya sebatas menghentikan pembangunan dapur baru, tetapi menyasar seluruh aspek tata kelola program. Pembenahan dinilai perlu dilakukan mulai dari sistem pengawasan dapur, mekanisme pencairan dana kepada mitra, hingga standar kualitas dan keamanan pangan.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Dayeng menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi dan moratorium terhadap lebih dari 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi sebelum membuka pendaftaran titik baru. Langkah tersebut diambil untuk memastikan distribusi dapur MBG lebih efisien dan sesuai kebutuhan di setiap daerah.
BGN menemukan adanya penumpukan dapur MBG di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum terjangkau secara optimal. Karena itu, BGN memutuskan menghentikan sementara pembukaan titik baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di setiap wilayah. (Red/Suaradot.com).
