Amadanews.com – Komisi XIII DPR RI menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak bisa hanya dirancang dari Jakarta, melainkan harus berangkat dari aspirasi masyarakat di lapangan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja reses di Papua Tengah, Jumat (25/07/2026), bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, Komnas HAM Perwakilan Papua, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kunjungan tersebut menjadi wadah untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas penguatan kelembagaan dan peningkatan layanan publik di Papua.
Berbagai masukan yang muncul, mulai dari penguatan struktur organisasi hingga kebutuhan pelayanan masyarakat, akan diperjuangkan Komisi XIII kepada kementerian mitra.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dr. H. Sugiat Santoso, S.E.,M.SP menegaskan komitmen lembaganya untuk membawa suara Papua ke tingkat nasional. “Aspirasi, usulan, dan harapan yang disampaikan hari ini akan kami bawa dan perjuangkan kepada kementerian terkait, termasuk penguatan struktur kelembagaan di Papua,” ujarnya.
Komisi XIII DPR RI menekankan komitmen untuk memastikan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian dari kebijakan negara yang lebih kuat dan pelayanan publik yang lebih optimal. *(Red/Parlementaria)*
