Jakarta, Amadanews.com – Komisi IV DPR RI menyoroti tingginya ketergantungan impor bawang putih yang masih mencapai sekitar 95 persen, serta menilai target swasembada belum didukung kesiapan sektor hulu, khususnya dalam penyediaan benih unggul dan penguatan riset pertanian.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menegaskan bahwa komoditas bawang putih tidak bisa terus bergantung pada impor karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Namun, menurutnya, upaya swasembada saat ini belum menyentuh akar persoalan utama, yakni ketersediaan benih unggul.
“Bawang putih masa 95% impor?, padahal kita pakai setiap hari. Kita harus ada target swasembada bawang putih, tidak bisa terus-terusan impor. Kuncinya ada di benih. Tanah kita tidak bermasalah, tapi benih unggulnya belum tersedia,” ujar Titiek saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran (BRMP) di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).
Srikandi Gerindra itu menjelaskan, potensi produktivitas bawang putih sebenarnya cukup tinggi. Dalam kondisi optimal, satu hektare lahan dapat menghasilkan hingga 20 ton. Namun di lapangan, produksi petani saat ini rata-rata masih berkisar 7 hingga 10 ton per hektare akibat keterbatasan kualitas benih.
“Artinya kita kehilangan potensi hampir dua kali lipat. Ini bukan soal lahan, tapi kualitas benih dan dukungan risetnya,” tegasnya.
Berdasarkan paparan mitra BRMP Sayuran, kapasitas produksi benih bawang putih nasional masih jauh dari kebutuhan. Pada 2025, produksi benih yang dihasilkan baru sekitar 11 ton untuk mendukung rencana tanam 2026.
Produksi tersebut tersebar di sejumlah wilayah seperti Lembang, Temanggung, Tegal, hingga Berastagi, namun skalanya masih terbatas. Sementara itu, kebutuhan nasional jauh lebih besar sehingga ketergantungan terhadap impor masih belum dapat ditekan.
BRMP sendiri memiliki lahan terbatas yang tersebar di Margahayu (±39 hektare), Berastagi (±25 hektare), dan Serpong (±3 hektare). Namun, tidak seluruh lahan tersebut dapat dimaksimalkan untuk produksi benih karena sebagian digunakan untuk fasilitas penelitian dan pengelolaan sumber daya genetik.
Data BRMP menunjukkan total pagu anggaran tahun 2026 mencapai sekitar Rp43,5 miliar, dengan realisasi hingga Maret baru sekitar 22,7 persen. Hal ini mencerminkan masih terbatasnya dukungan terhadap penguatan riset dan pengembangan benih unggul secara masif.
Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan sektor hulu pertanian melalui peningkatan anggaran, penyediaan benih unggul, serta perbaikan kebijakan guna mewujudkan swasembada bawang putih secara berkelanjutan. *(R/A)*.
