Amadanews.com – Istana Kepresidenan menegaskan bahwa dinamika politik terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memengaruhi jalannya pemerintahan maupun kinerja Kabinet Merah Putih. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebut tetap fokus menjalankan program-program prioritas untuk masyarakat, termasuk upaya mitigasi bencana di berbagai daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah tetap bekerja secara normal di tengah berkembangnya berbagai dinamika politik yang menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo terus memimpin aktivitas pemerintahan dan memastikan seluruh agenda strategis negara berjalan sesuai rencana.
“Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlangsung secara tertutup dan membahas sejumlah agenda strategis pemerintahan, termasuk perkembangan situasi politik nasional.
Prasetyo menegaskan bahwa berbagai isu politik yang berkembang tidak menggeser fokus utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Dinamika apa pun yang terjadi, kami, pemerintah dipimpin oleh Bapak Presiden, tetap fokus menjalankan tugas. Setiap hari Bapak Presiden juga memimpin rapat,” katanya.
Menurut dia, salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah upaya mitigasi bencana menyusul mulai masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia.
Pemerintah, kata Prasetyo, telah menggelar rapat terbatas guna memetakan potensi bencana berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sekaligus menyiapkan langkah-langkah antisipasi sejak dini.
“Dalam rangka memitigasi bencana, Bapak Presiden mengadakan rapat terbatas untuk memetakan berbagai potensi berdasarkan informasi BMKG dan kondisi di daerah-daerah yang mulai memasuki musim hujan,” ujarnya.
Selain mengantisipasi banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya, pemerintah juga mulai menyiapkan strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada tahun mendatang.
“Termasuk persiapan mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan di kemudian hari sehingga tahun depan tidak terjadi kembali,” tambahnya.
Prasetyo menekankan bahwa seluruh kementerian dan lembaga saat ini diminta tetap berkonsentrasi pada pelaksanaan program kerja dan pelayanan publik.
“Jadi, kita tetap fokus untuk bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Terkait munculnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI yang berkaitan dengan posisi Wakil Presiden, Prasetyo menyatakan pemerintah menghormati sepenuhnya mekanisme konstitusional yang dimiliki lembaga legislatif.
Menurutnya, DPR memiliki hak-hak politik yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati.
“Kalau berkenaan dengan yang terjadi di DPR, tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati karena memang ada hak-hak yang dimiliki DPR maupun anggota DPR,” jelas Prasetyo.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses yang berlangsung di parlemen dan menyerahkan seluruh mekanisme tersebut berjalan sesuai aturan konstitusi yang berlaku.
“Yang hari ini ramai dibicarakan adalah adanya penggunaan hak untuk menyatakan pendapat. Kami tentu saja menghormati,” pungkasnya. *(ec)*
