Amadanews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus menjadi birokrat berintegritas, disiplin, dan memiliki keberanian moral dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan saat memberikan pembekalan kepada praja IPDN di Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026).
“Pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi sangat penting,” ujar Menko Polkam Djamari.
Ia juga menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto serta pesan agar praja IPDN belajar dengan sungguh-sungguh karena bangsa menanti peran mereka.
Dalam arahannya, Djamari menekankan kompleksitas tantangan global dan nasional, mulai dari dinamika geopolitik, ancaman keamanan Indo-Pasifik, hingga ketimpangan ekonomi dan kebocoran kekayaan negara. Ia menegaskan bahwa korupsi dalam bentuk apa pun merupakan pengkhianatan terhadap bangsa.
“Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap negara. Itu tidak boleh ditoleransi,” tegasnya.
Menko Polkam juga menyoroti bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebelum berakhir pada 2035. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Indonesia keluar dari ancaman middle income trap.
“Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Karena itu pendidikan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Kepada praja IPDN, Djamari menekankan pentingnya sensitivitas sosial, semangat pengabdian, serta kemampuan memahami kebutuhan rakyat.
“Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Jangan pernah menyakiti hati rakyat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar aparatur pemerintahan mampu menghadapi tantangan era digital dengan bijak, khususnya dalam menangkal disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangan Presiden RI mengenai tiga unsur utama ketahanan negara, yakni tentara yang kuat, aparat keamanan dan intelijen yang tangguh, serta aparatur sipil pemerintahan yang profesional. Menurutnya, lulusan IPDN menjadi inti kekuatan ASN Indonesia karena memiliki disiplin, loyalitas, dan kesiapan kerja tinggi.
Tito menegaskan komitmen IPDN untuk meniadakan praktik kekerasan di lingkungan pendidikan serta mengembangkan IPDN sebagai pusat pelatihan pemerintahan dan think tank kebijakan publik.
“Kami berharap mereka kembali menjadi agen perubahan yang membawa semangat reformasi birokrasi dan memperkuat kualitas ASN Indonesia,” ujarnya.
Saat ini IPDN memiliki sekitar 3.500 praja yang tersebar di berbagai kampus daerah, dengan program pendidikan mulai dari sarjana hingga doktoral. Dalam acara tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menerima Anugerah Kartika Astha Brata Utama serta disematkan pin sebagai Alumni Kehormatan Pendidikan Tertinggi Kepamongprajaan.
Acara turut dihadiri Rektor IPDN Halilul Kahiri, jajaran rektorat, serta pejabat Kemenko Polkam dan Kemendagri. *(R/A)*.
