Menteri Dalam Negeri Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Amadanews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berlangsung lancar, kondusif, dan mampu mengakomodasi kepentingan pekerja maupun dunia usaha.

Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam arahannya, Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan pedoman nasional sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan upah minimum. Menurutnya, pemerintah provinsi perlu menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.

Untuk itu, ia meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui forum dialog tripartit yang terdiri atas pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghasilkan formula pengupahan yang seimbang dan dapat diterima oleh mayoritas pihak.

“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” ujar Tito.

Mendagri menegaskan, Kemendagri akan terus mengawal proses penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia juga meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat pedoman lebih rinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk mekanisme monitoring dan pengawasan.

“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan paling lambat pada 21 November 2026. Lima hari setelahnya, pemerintah daerah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Adapun batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan paling lambat 25 November 2026, yang kemudian diikuti dengan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota lima hari setelahnya.

“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data statistik dari BPS,” kata Yassierli.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memaparkan perkembangan program digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) yang menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government).

Menurut Tito, digitalisasi Perlinsos bertujuan mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan publik.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.

Ia mengakui bahwa penyaluran bantuan sosial masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketepatan sasaran penerima. Masih ditemukan masyarakat yang tergolong mampu menerima bantuan, sementara warga yang lebih membutuhkan justru belum terdata.

Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan sistem digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem tersebut mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan milik Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Tito menjelaskan, integrasi data memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan lebih cepat melalui pemanfaatan teknologi biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, hingga iris mata.

“98 persen penduduk Indonesia datanya ada di server Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa percepatan program digitalisasi Perlinsos tidak hanya mendukung pemerintah pusat, tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi daerah.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan akurat, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial ke depan dapat tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.*(ec)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *