Jakarta, Amadanews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah efisiensi anggaran pasca kasus dugaan korupsi yang menjerat eks pimpinan lembaga tersebut. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengakui kebijakan ini memicu protes dari sejumlah investor, khususnya yang telah membangun dapur di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Selanjutnya yang terakhir adalah untuk 3T. Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tetapi tadi kami belum ke sini nih (acara pelantikan di Istana) sudah didemo nih (Kantor BGN) oleh apa namanya rupanya ada investor yang sudah membangun 3T,” ujar Nanik usai pelantikannya di Istana, Senin (8/6).
Nanik menjelaskan, moratorium dilakukan sembari menata ulang dapur-dapur yang telah beroperasi. Fokus BGN diarahkan pada recofusing jumlah penerima manfaat serta perbaikan kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk pemerataan di wilayah 3T, BGN berencana memanfaatkan fasilitas kantin sekolah serta dukungan bantuan sosial dari perusahaan.
“Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri. Kalau di tempat itu ada perusahaan besar berinvestasi, masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga. Jadi CSR mereka kan juga punya CSR,” pungkasnya. *(R/A)*
