Gunungsitoli, Amadanews.com — Pemerintah Kota Gunungsitoli kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si. Ak., CA, CFrA, CPA(Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara, Jumat (29/5/2026).
Predikat opini WTP ke-8 ini diterima langsung oleh Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si bersama Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Adrianus Zega, S.T.,M.Psi, Sekretaris Daerah, Andhika Perdana Laoly, S.STP., M.Si., CGCAE, dan jajaran perangkat daerah.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli berhasil mempertahankan opini WTP untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. Opini WTP merupakan bentuk penilaian BPK terhadap pengelolaan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Gunungsitoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara serta seluruh jajaran internal Pemko Gunungsitoli dan DPRD yang telah bersinergi. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 demi mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan komitmen untuk terus melakukan perbaikan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan,” ujar Wali Kota.
Ia juga menekankan komitmen Pemko Gunungsitoli untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK RI sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-8 ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik, demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045 dan Gunungsitoli Hebat. *(EF)*
