Medan, Amadanews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2026 serta pembayaran kurang salur bagi hasil pajak provinsi tahun 2024 dan 2025.
Penyaluran tersebut disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution saat memimpin rapat virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (5/5/2026). Dana tahap pertama ini terdiri atas bagi hasil pajak rokok sebesar Rp268 miliar dan pembayaran kurang salur tahun sebelumnya sebesar Rp175 miliar.
Bobby menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk menuntaskan seluruh kewajiban pembayaran kepada kabupaten/kota yang totalnya mencapai Rp3,31 triliun. “Mudah-mudahan kewajiban sebesar Rp3,31 triliun ini bisa kita selesaikan di tahun 2026. Saat ini sudah berproses sekitar Rp1,77 triliun. Sore ini, dana sebesar Rp443 miliar akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah,” ujarnya.
Dalam arahannya, Bobby juga menyoroti kondisi fiskal daerah. Berdasarkan data, realisasi pendapatan kabupaten/kota pada triwulan pertama rata-rata telah melampaui target di atas 15 persen. Namun ia mengingatkan agar keseimbangan antara pendapatan dan belanja tetap dijaga.
“Tolong upgrade antara realisasi pendapatan dan belanja. Jangan sampai pendapatannya tinggi tapi belanjanya rendah. Kami ingin memastikan dana ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Sumut akan menerapkan metodologi baru dalam menetapkan prioritas kebutuhan fiskal daerah. Penilaian tidak hanya berbasis angka makro, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas program kerja masing-masing daerah. Sebanyak 10 indikator makro akan menjadi acuan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga indeks kualitas lingkungan hidup.
“Daerah yang aktif menghadirkan program inovatif untuk memperbaiki indikator tersebut akan menjadi prioritas dukungan. Kami akan melihat bagaimana program Bapak/Ibu di tahun 2026, apakah berdampak langsung pada penurunan kemiskinan atau peningkatan investasi. Daerah yang pemerintahnya aktif melakukan intervensi akan kami dukung penuh,” tutup Bobby. *(Y)*.
