Amadanews.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih berstatus sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Puan menanggapi berbagai desakan dari sejumlah pihak yang meminta Gibran mengundurkan diri dari jabatannya.
“Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres,” kata Puan Maharani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan atau berandai-andai terkait isu pengunduran diri Gibran. Menurutnya, berbagai spekulasi yang belum didasarkan pada fakta justru berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ujarnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada perkembangan resmi yang mengubah status Gibran sebagai Wakil Presiden. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menunggu perkembangan sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.
Terkait adanya partai politik yang menyuarakan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden, Puan menyatakan DPR tidak akan mencampuri urusan internal partai politik. Menurutnya, setiap partai memiliki hak, mekanisme, dan aturan masing-masing dalam menentukan sikap politiknya.
“Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai,” tegas Puan.
Ia kembali menegaskan bahwa keputusan maupun pandangan yang disampaikan partai politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati.
“Ya saya tidak akan mencampuri urusan partai lain. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri,” tambahnya.
Pernyataan Puan muncul di tengah menguatnya perbincangan publik mengenai posisi Gibran Rakabuming Raka, termasuk berbagai usulan dan desakan politik yang berkembang belakangan ini.
Meski demikian, hingga kini Gibran masih menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. *(red)*
