Gunungsitoli, Amadanews.com – Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, S.E., M.Si. didampingi Wakil Wali Kota Martinus Lase, S.H. membuka secara resmi Rapat Kerja Pemerintahan Tahun 2026 di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan ini diikuti Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, serta pengelola keuangan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli. Rapat kerja digelar untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus memperkuat tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kinerja.
Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Gunungsitoli mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut.
“Opini ini merupakan pernyataan profesional dari lembaga pemeriksa yang menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar. Tidak mudah mempertahankan opini WTP hingga delapan kali. Prestasi ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, pengawasan efektif, serta pengendalian yang baik,” ujar Wali Kota.
Ia juga memberikan penghargaan kepada ASN, pejabat pengelola keuangan, bendahara, PPK, pengurus barang, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan daerah.
Selain itu, Wali Kota mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tetap berkomitmen melaksanakan program sesuai dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD, sehingga capaian kinerja pemerintah terukur dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah Kota selalu membuka ruang komunikasi dan koordinasi. Jangan ragu melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Tetap pedomani RPJMD agar capaian kinerja jelas serta tata kelola pemerintahan terus membaik, termasuk pengelolaan SDM di perangkat daerah,” tegasnya.
Rapat kerja turut menghadirkan Kepala BPKAD dan Inspektur Kota Gunungsitoli sebagai narasumber. Mereka memaparkan strategi penguatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan pengendalian intern, manajemen risiko, serta langkah mempertahankan opini WTP demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. *(EF)*
