Pidie, Amada.News. Konflik internal di tubuh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Pidie, Aceh kembali mencuat. Mantan pengurus KADIN Pidie, Ibrahim dari UD. Raihan Jaya, menyayangkan sikap Ketua KADIN Pidie, Muhammad Junaidi, yang diduga memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pengelolaan program Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh keluarganya.
“Tiga tahun saya mendampingi beliau, tetapi setelah saya mengkritik sedikit, nama saya langsung dicoret dari kepengurusan KADIN,” ujar Ibrahim, kepada media, Sabtu (17/1/2026).
Ibrahim juga menyoroti kepengurusan KADIN Pidie yang terpilih sejak Februari 2023, namun hingga kini belum dilantik secara resmi. Menurutnya, proposal pelantikan sudah pernah diedarkan kepada sejumlah BUMN dan BUMD di Pidie, tetapi belum ditindaklanjuti.
“Kami sudah mengusulkan dan mengedarkan proposal pelantikan, tetapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Ini menimbulkan ketidakjelasan status kelembagaan dan menghambat program kerja,” tambahnya.
Ibrahim menduga, penundaan pelantikan dan pengelolaan Dapur MBG yang tertutup merupakan bagian dari masalah tata kelola yang tidak transparan di bawah kepemimpinan Muhammad Junaidi.
“Karena itu, saya meminta dan berharap Ketua KADIN Aceh segera mengevaluasi kepengurusan KADIN Pidie. Ini penting untuk menyelamatkan kredibilitas organisasi dan memastikan program-program strategis, seperti Dapur MBG yang dananya dari pemerintah, dikelola secara akuntabel dan profesional,” tegas Ibrahim.
Hingga saat ini, Muhammad Junaidi belum memberikan tanggapan atas berbagai tudingan yang disampaikan oleh mantan koleganya tersebut.
Pengamat kebijakan publik Aceh, Muharram Zein, menilai dinamika internal yang terjadi dapat melemahkan fungsi KADIN sebagai mitra pemerintah sekaligus wadah pengusaha.
Ia menegaskan bahwa KADIN seharusnya menjadi contoh tata kelola organisasi yang baik. Menurutnya, jika terdapat indikasi penyimpangan wewenang, konflik kepentingan, serta tidak adanya pelantikan pengurus dalam waktu lama, maka intervensi dari KADIN tingkat provinsi diperlukan untuk melakukan pembenahan.
Tuntutan evaluasi ini semakin menguat seiring sorotan terhadap pengelolaan Dapur MBG, program nasional yang didanai APBN. Masyarakat dan pelaku usaha di Pidie berharap KADIN Aceh segera mengambil langkah tegas demi menjaga marwah organisasi dan kepentingan publik. (LA).
