Amadanews.com – Memasuki awal kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Nia Br Sihotang kembali mendatangi Polda Sumatera Utara pada Rabu 7 Oktober 2026, meminta kejelasan terkait tindak lanjut pengaduan yang sebelumnya ia sampaikan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengaduan tersebut disampaikan Nia saat Wakil Presiden Gibran melakukan kunjungan ke Kabupaten Karo pada 11 September 2025. Nia mengaku saat itu berkesempatan menemui Wakil Presiden dan menyerahkan surat pengaduan beserta sejumlah laporan yang menurutnya belum mendapatkan kejelasan penanganan.
Dalam pengaduan itu, Nia menyampaikan persoalan hukum yang menimpa keluarganya. Menurut keterangannya, anggota keluarganya ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polrestabes Medan setelah sebelumnya disebut diminta dan didampingi seorang anggota Polsek Pancur Batu untuk menangkap terduga pelaku pencurian di toko ponsel milik keluarganya.
Selain persoalan tersebut, Nia juga mempertanyakan perkembangan tiga laporan yang menurutnya hingga kini belum memperoleh kejelasan.
Pertama, laporan dugaan tindak pidana penipuan yang disebut telah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara pada 9 Desember 2025.
Kedua, laporan dugaan tindak pidana fitnah terkait tuduhan bahwa korban pencurian telah memeras orang tua terduga pelaku sebesar Rp250 juta. Nia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan pihak keluarganya tidak pernah menerima uang sebagaimana dituduhkan. Laporan itu disebut dibuat di Polrestabes Medan pada 26 Februari 2026.
Ketiga, laporan dugaan tindak pidana penipuan berkaitan dengan surat perdamaian. Menurut Nia, laporan tersebut dibuat di Polda Sumatera Utara pada 27 Agustus 2026 dengan pihak terlapor sebagaimana tercantum dalam laporan yang disampaikannya.
Sempat Diundang ke Polda Sumut
Nia mengatakan, setelah menyampaikan pengaduan kepada Wakil Presiden Gibran, dirinya bersama keluarga sempat diundang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut, kata Nia, pihak keluarga kembali menyampaikan berbagai persoalan yang sebelumnya telah diadukan kepada Wakil Presiden.
Namun, Nia mengaku hingga kini belum memperoleh informasi yang dinilainya cukup jelas mengenai hasil penelusuran maupun perkembangan konkret atas pengaduan dan laporan-laporan tersebut.
Menurut Nia, ketika menerima pengaduannya, Wakil Presiden Gibran menyampaikan bahwa persoalan yang disampaikan akan ditelusuri oleh Polda Sumatera Utara.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana penelusuran tersebut dilakukan dan apa hasilnya. Sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi yang jelas,” ujar Nia.
Nia juga menyebut, setelah pengaduannya kepada Wakil Presiden mendapat perhatian publik, persoalan tersebut disebut akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Polda Sumatera Utara.
Karena itu, Nia berharap jajaran Polda Sumut dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan pengaduannya, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan setelah pengaduan tersebut disampaikan kepada Wakil Presiden.
“Kami hanya menginginkan adanya penyelesaian dengan baik terhadap persoalan kami ini. Kami berharap ada informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan-laporan kami,” katanya.
Dikaitkan dengan Program 100 Hari Kapolri
Permintaan Nia disampaikan bersamaan dengan bergulirnya program 100 hari pertama Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.
Ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026, Suyudi memaparkan program 100 hari yang dibagi dalam tiga tahapan.
Pada hari pertama hingga ke-30, fokus program tersebut antara lain mencakup penerimaan laporan, respons layanan 110, perkembangan dan tunggakan perkara, pengaduan masyarakat, perlindungan terhadap kelompok rentan, kesiapan Polres dan Polsek, serta pemetaan kejahatan berdampak tinggi.
Selanjutnya, pada hari ke-31 hingga ke-60 dilakukan pengujian terhadap berbagai perbaikan yang telah dijalankan. Adapun pada hari ke-61 hingga ke-100, hasil perbaikan akan dievaluasi sekaligus dilakukan koreksi terhadap hal-hal yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam kesempatan tersebut, Suyudi juga menyoroti fenomena “no viral, no justice”. Ia menekankan pentingnya pelayanan kepolisian yang memberikan kepastian kepada masyarakat tanpa harus menunggu suatu persoalan menjadi viral.
Pernyataan itu menjadi perhatian Nia. Ia berharap semangat pembenahan pelayanan kepolisian dan penanganan pengaduan masyarakat juga dapat dirasakan masyarakat di daerah, termasuk keluarganya.
Nia berharap tiga laporan yang telah disampaikannya memperoleh kejelasan proses sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, keluarga hanya menginginkan kepastian dan transparansi mengenai perkembangan laporan serta penyelesaian terhadap persoalan yang mereka hadapi.
“Kami tidak meminta sesuatu yang di luar hukum. Kami hanya meminta kejelasan mengenai laporan kami dan berharap prosesnya berjalan sesuai ketentuan hukum,” ujar Nia.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai perkembangan laporan dan rangkaian persoalan hukum tersebut masih berdasarkan penuturan Nia Br Sihotang. Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan belum memberikan keterangan dalam naskah yang diterima redaksi mengenai perkembangan maupun status penanganan masing-masing laporan sebagaimana disampaikan Nia. *(Tim)*
