Amadanews.com – Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Agung Medan akan mempercepat pelaksanaan musyawarah pergantian pengurus sebagai upaya menjaga ukhuwah Islamiyah, memperkuat silaturahmi, dan menghindari perpecahan di lingkungan Masjid Agung Medan.
Ketua Umum BKM Agung Medan, Dr. Impun Siregar, mengatakan musyawarah yang semula dijadwalkan berlangsung pada akhir masa kepengurusan tahun 2027 akan dipercepat dan direncanakan digelar pada November 2026 di Masjid Agung Medan.
Menurutnya, pelaksanaan musyawarah akan berpedoman pada ketentuan organisasi yang berlaku, termasuk Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara tertanggal 28 Mei 2021 terkait penerbitan surat keputusan pengurus BKM.
Dalam rapat pengurus harian yang digelar di Kantor BKM Masjid Agung Medan, Selasa (13/10/2026), Impun menyampaikan bahwa musyawarah akan melibatkan berbagai unsur, di antaranya pewakif, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Medan, Ketua Nazir Wakaf, Kepala KUA Kecamatan Polonia, tokoh agama, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, perwakilan organisasi Islam, unsur pemerintah setempat, seluruh pengurus BKM, serta perwakilan jamaah.
Ia menegaskan, forum musyawarah tersebut diharapkan menjadi wadah penyelesaian berbagai persoalan yang berkembang secara terbuka dan sesuai mekanisme organisasi, sekaligus memastikan pengelolaan masjid berjalan baik demi kepentingan umat.
Minta Laporan Penggunaan Dana Hibah Rp350 Miliar
Dalam rapat tersebut, Ketua Bidang Aset BKM Agung Medan, Edwin Ginting, menyoroti pentingnya penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pembangunan Masjid Agung Medan yang diterima pada masa Pemerintahan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
Menurut Edwin, total dana hibah yang diterima mencapai Rp350 miliar, termasuk hibah tahap terakhir pada tahun 2023 sebesar Rp150 miliar. Dana tersebut, kata dia, telah diserahkan oleh pengurus BKM kepada Panitia Pembangunan Masjid Agung Medan melalui Wakil Ketua Umum Musa Idishah dan Bendahara Umum Yuslin.
Karena itu, pengurus BKM meminta Panitia Pembangunan Masjid Agung Medan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut kepada pengurus BKM dalam forum yang terbuka dan akuntabel.
Soroti Perubahan Kepengurusan Nazir Wakaf
Selain persoalan dana pembangunan, pengurus BKM juga menyoroti perubahan susunan pengurus nazir wakaf yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Pengurus merujuk pada Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan tertanggal 21 Mei 2015 yang menetapkan lima orang sebagai nazir tanah wakaf Masjid Agung Medan, yakni Drs. H.T. Dzulmi Eldin S., M.Si sebagai Ketua, Dr. H. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum sebagai Sekretaris, H. Yuslim Siregar sebagai Bendahara, serta Dr. H. Asren Nasution, M.A. dan H. Hasan Matsum, M.Ag sebagai anggota.
Namun, pengurus BKM mempertanyakan perubahan jumlah nazir menjadi tiga orang berdasarkan surat keputusan yang disebut terbit pada tahun 2025. Menurut mereka, perubahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pewakif maupun pengurus BKM.
Pengurus menilai perubahan susunan nazir harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan organisasi yang berlaku. Mereka juga menekankan perlunya penelusuran lebih lanjut terhadap aspek administrasi dalam proses perubahan tersebut.
Pertanyakan Pengelolaan Infak dan Tugas Pengelola Masjid
Dalam rapat tersebut, pengurus BKM turut menyoroti pengelolaan infak, termasuk pelayanan penitipan sepatu serta pembentukan petugas khusus di lingkungan masjid. Menurut pengurus, persoalan tersebut perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara BKM dan nazir wakaf dalam pengelolaan masjid.
Mereka menilai seluruh persoalan yang berkembang sebaiknya dibahas secara terbuka melalui forum musyawarah dengan melibatkan seluruh pihak terkait guna menghasilkan solusi yang mengedepankan kepentingan umat.
Minta Penjelasan Pembangunan Menara 199 Meter
Pengurus BKM juga mengingatkan Panitia Pembangunan Masjid Agung Medan terkait rencana pembangunan menara setinggi 199 meter yang sebelumnya pernah disampaikan kepada publik.
Mereka berharap perkembangan proyek tersebut dapat dijelaskan secara terbuka sehingga jamaah dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kelanjutan pembangunan Masjid Agung Medan.
Rangkaian musyawarah yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 itu akan diawali dengan pembukaan oleh protokol, sambutan Ketua MUI Kota Medan yang juga menjabat sebagai nazir wakaf Masjid Agung Medan, sambutan perwakilan pemerintah setempat, serta laporan pertanggungjawaban Ketua BKM periode 2022–2027.
Selanjutnya, agenda akan dilanjutkan dengan pemilihan ketua atau tim formatur yang akan memimpin proses penyusunan kepengurusan baru sebelum ditutup dengan doa bersama.
Impun Siregar berharap percepatan musyawarah tersebut dapat menjadi jalan keluar atas berbagai dinamika yang berkembang dalam setahun terakhir.
“Dengan musyawarah ini, kami berharap silaturahmi tetap terjaga, berbagai persoalan dapat diselesaikan secara baik, serta Masjid Agung Medan semakin berkembang sebagai pusat ibadah dan kegiatan umat Islam,” ujarnya. **(Tim)*
