Amadanews.com – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Rakor berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/8/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menggenjot pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Hadir dalam rakor tersebut Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Forkopimda Sumut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, para kepala daerah se-Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Dirjen Agus Fatoni menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi prioritas utama untuk kesejahteraan masyarakat. “Untuk meningkatkan PAD, kita harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, memperluas sumber pendapatan yang belum digali, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat digitalisasi sistem guna mengurangi praktik korupsi,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi kinerja BUMD, kerja sama lintas pihak, serta pemanfaatan program CSR secara tepat.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target PAD adalah prioritas utama. “Salah satu sumber utama adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan adanya opsen PKB, diharapkan daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan,” ungkapnya.
Pasca rakor, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan komitmen atas hasil rapat tersebut. “Pemerintah Kabupaten Asahan menyambut baik terselenggaranya rakor ini sebagai wadah mempererat sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia berharap penyaluran DBH berjalan tepat waktu dan tepat sasaran agar program prioritas daerah tidak terhambat. “Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat. Sinergi dan kesamaan data antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat krusial agar setiap rupiah yang diterima dapat bermanfaat secara optimal bagi rakyat,” tegasnya.*(s)*
