Amadanews.com – Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar menilai ketersediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk Swasembada Pangan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026).
Menurut Ajbar, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam penyediaan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih adalah program yang harapannya sangat besar bagaimana masyarakat nelayan kita bisa bertambah kesejahteraannya. Tetapi tentu saja di lapangan kita mendapatkan tantangan, terutama pada wilayah-wilayah pengadaan lahan yang akan ditempati untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih,” ujarnya di kutip dari Parlementaria.
Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal pemerintah daerah membuat penyediaan lahan strategis tidak mudah dilakukan. Akibatnya, lahan hibah yang tersedia kerap berada di lokasi yang jauh dari ekosistem nelayan sehingga berpotensi mengurangi efektivitas program. Menurutnya, Kampung Nelayan Merah Putih harus dibangun dekat dengan aktivitas nelayan agar berbagai fasilitas yang disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Oleh sebab itu menurut saya tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam rangka men-support proses ketersediaan lahan dan proses pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar bisa maksimal bagi masyarakat nelayan kita yang ada di republik yang kita cintai,” tegas Ajbar.
Ia pun mendorong agar pemerintah memberikan dukungan anggaran yang memadai, termasuk untuk pengadaan lahan, sehingga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat berjalan optimal dan benar-benar menjadi pusat kegiatan terpadu yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Sementara itu, Adrianus Asia Sidot mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat program restocking ikan endemik di Kalimantan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan sekaligus mendukung ketahanan pangan.
Menurut Adrianus, populasi ikan endemik di Danau Sentarum dan Sungai Kapuas terus mengalami penurunan akibat eksploitasi yang tinggi serta menurunnya kualitas air. Padahal, ikan-ikan lokal tersebut telah lama menjadi sumber protein bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
“Ikan-ikan endemik ini, seperti belida yang sudah hampir punah, kemudian juga ikan sepat, ikan baung, dan ikan-ikan lainnya semakin berkurang. Jadi, ini perlu perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampai kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas perikanannya,” ujarnya
Ia menjelaskan, meningkatnya permintaan pasar terhadap ikan endemik tidak sebanding dengan ketersediaannya di habitat alami. Karena itu, Adrianus mengapresiasi adanya pengembangan pusat-pusat pembibitan ikan lokal yang dinilai dapat mendukung program restocking di sungai maupun danau. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan populasi ikan endemik di Kalimantan.
Namun demikian, Adrianus menilai pengembangan ikan endemik masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya belum tersedianya pusat penelitian, keterbatasan teknologi pembibitan, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan pendanaan dari pemerintah daerah.
“Saya sebagai Anggota Komisi IV dari daerah pemilihan Kalimantan Barat II mengharapkan ada perhatian khusus dari Kementerian untuk pengembangan ikan-ikan lokal ini dengan bantuan teknologi, terutama, dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam hal pembibitan atau pengembangan ikan-ikan lokal ini,” tegasnya.
Melalui penguatan restocking, dukungan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Komisi IV DPR RI berharap kelestarian ikan endemik Kalimantan dapat terjaga, sehingga tetap menjadi sumber pangan dan penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.*(R/A)*
