Amadanews.com — Persoalan pembayaran biaya pembangunan dapur untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan serius. Sejumlah pemilik dan investor dapur mengaku telah mengeluarkan modal pribadi, bahkan mengambil pinjaman, namun penggantian biaya yang dijanjikan pemerintah belum diterima hingga berbulan-bulan.
Kondisi tersebut menimbulkan beban finansial yang semakin berat. Para investor yang membangun dapur di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan 3T, kini harus menghadapi kewajiban pembayaran kepada bank, lembaga pembiayaan, maupun pemberi pinjaman lainnya. Sebagian dapur bahkan terpaksa berhenti beroperasi sehingga fasilitas yang telah dibangun tidak termanfaatkan secara optimal.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gizi Indonesia (APGI) 3T, Herwil Junaidi Harefa, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar menyangkut investasi, melainkan juga nasib pemilik dapur, pekerja, pemasok, masyarakat, serta anak-anak penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan akses makanan bergizi.
“Program MBG harus berjalan, anak-anak harus tetap mendapatkan makanan bergizi. Namun keberlangsungan program juga harus dibangun di atas tata kelola yang sehat, transparan, dan adil,” ujarnya kepada Amadanews.com di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Ketidakpastian pembayaran semakin membutuhkan perhatian menyusul berbagai persoalan dalam tata kelola program, termasuk evaluasi, kebijakan anggaran, hingga dugaan persoalan hukum yang memengaruhi keberlangsungan MBG. Pemerintah diharapkan tidak membiarkan para investor menanggung sendiri beban pembiayaan atas fasilitas yang dibangun untuk mendukung program nasional tersebut.
Sebagai bentuk kepedulian dan upaya mencari solusi bersama, seluruh pemilik dapur, investor, mitra, maupun pihak lain yang merasa dirugikan diharapkan hadir pada Rabu, 26 Agustus 2026, di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Kehadiran para pihak dinilai penting untuk menyampaikan secara langsung kondisi, bukti, kendala pembayaran, serta beban pembiayaan yang dihadapi di lapangan.
“Jangan hanya menyampaikan keluhan dari jauh. Datang, sampaikan persoalannya, bawa datanya, dan mari kita dudukkan masalah ini secara terbuka untuk mencari solusi. Mereka telah membangun fasilitas untuk menjalankan program pemerintah. Karena itu, pemerintah juga harus hadir memberikan kepastian,” tegas pernyataan yang disampaikan.
Agenda 26 Agustus bukan sekadar pertemuan, melainkan momentum untuk membuka persoalan, mendengar langsung suara para investor dan pemilik dapur, serta mendorong kepastian penyelesaian. Program MBG diharapkan tetap berjalan dengan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi.*(ef)*
