Amadanews.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Salah satu langkah yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sumut pada 2027 adalah mengalokasikan sekitar Rp450 miliar untuk pembangunan infrastruktur desa melalui skema bantuan keuangan provinsi.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi yang digelar Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumatera Utara di Aula Kantor Dinas Perhubungan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah daerah, mahasiswa, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas berbagai isu strategis dan arah pembangunan Sumatera Utara.
Dalam acara itu, Bobby didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Hadir pula Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan, Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan, unsur Forkopimda, serta perwakilan organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi yang mencakup pemerataan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga keterbukaan informasi publik.
Menanggapi hal itu, Bobby mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah, terutama terkait pembangunan di wilayah pedesaan.
“Mohon maaf jika dalam perjalanan kepemimpinan selama dua tahun ini masih ada kekurangan. Banyak tempat yang belum bisa kami sentuh, terutama di tingkat paling kecil atau infrastruktur desa. Karena itu niat kita sama, bagaimana Sumatera Utara tidak hanya menjadi provinsi terbesar dari jumlah penduduk maupun wilayah, tetapi juga memiliki kesejahteraan yang merata,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, Sumatera Utara memiliki tantangan pembangunan yang cukup kompleks. Di satu sisi terdapat Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain masih terdapat sejumlah daerah yang menghadapi keterbatasan pembangunan, termasuk wilayah Kepulauan Nias yang masih masuk kategori daerah tertinggal secara nasional.
Kondisi tersebut, kata Bobby, menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan antardaerah yang harus segera diatasi melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumut berencana mengubah pola Bantuan Keuangan Provinsi (BKP). Jika sebelumnya bantuan disalurkan melalui pemerintah kabupaten dan kota, mulai 2027 dana tersebut akan diarahkan langsung ke desa-desa.
Program tersebut menyasar sekitar 6.110 desa di Sumatera Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Bobby menjelaskan, bantuan akan difokuskan untuk pembangunan jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani yang diusulkan langsung oleh pemerintah desa sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Pekan depan kita mulai mengumpulkan kepala desa untuk mengajukan usulan pembangunan jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani. Itu akan kita intervensi dengan anggaran kurang lebih Rp450 miliar. Jadi nanti bukan lagi ke kabupaten atau kota, tetapi langsung masuk ke APBDes masing-masing agar pembangunan lebih merata dan dapat dirasakan masyarakat desa,” jelasnya.
Menurut Bobby, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki infrastruktur dasar, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan akses distribusi hasil pertanian dan aktivitas usaha masyarakat.
Selain membahas pembangunan, Bobby juga menyoroti persoalan penyalahgunaan narkotika yang menjadi perhatian mahasiswa.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut bersama DPRD Sumut tengah menyiapkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam rancangan regulasi tersebut juga akan diatur pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape, pod, dan produk sejenis.
Meski demikian, Bobby memastikan pemerintah akan menyiapkan solusi bagi pelaku usaha yang terdampak kebijakan tersebut.
“Bagi yang terdampak, khususnya penjual vape, kita akan mencoba menyiapkan kredit usaha melalui Bank Sumut untuk pengembangan usaha lain. Pemerintah juga sudah menyediakan berbagai program kredit berbunga ringan bagi pelaku UMKM,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengapresiasi langkah Pemprov Sumut dan DPRD Sumut dalam menyusun regulasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Ia menegaskan Polda Sumut berkomitmen memberantas peredaran narkoba dan berbagai tindak kejahatan lainnya, termasuk menindak tegas oknum aparat yang terbukti terlibat.
Kapolda juga memastikan kepolisian akan mengawal penyampaian aspirasi mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika aksi unjuk rasa dilakukan dengan baik dan sesuai aturan, maka siapa pun petugas yang mencoba mengganggu akan diberikan tindakan tegas,” tegas Sonny.
Sementara itu, perwakilan Aliansi BEM se-Indonesia Wilayah Sumut, Arya Attallah, mengapresiasi kesediaan Gubernur dan Kapolda Sumut untuk berdialog langsung dengan mahasiswa.
Ia berharap mahasiswa tidak hanya menjadi mitra kritis pemerintah, tetapi juga mampu menjadi mitra kolaboratif dalam mendorong pembangunan dan kemajuan Sumatera Utara. *(y)*
